Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Wilayah Kerja Puskesmas Wisma Indah Bojonegoro

 

Bojonegoro - Bertempat di Jalan MH Thamrin No.82 A Balai Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Vaksinasi Corona Virus Desease (Covid-19), Jum'at 26/02/2021. 

Hadir dalam kegiatan Sosialisasi Vaksinasi Corona Virus Desease (Covid-19) diantaranya, Kepala Desa Kauman Bojonegoro beserta seluruh perangkat desa, ketua BPD beserta anggotanya, Babinsa Desa Kauman Bojonegoro, Babinkamtibmas Desa Kauman Bojonegoro, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT.01 s.d. RT.12), Bidan Desa Kauman Bojonegoro, dan Pendamping Petugas Kesehatan Puskesmas Wisma Indah Bojonegoro.

dr. Erni Pendamping Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Wisma Indah Bojonegoro

Kegiatan Sosialisasi Vaksinasi Corona Virus Desease (Covid-19) yang dibuka langsung oleh Kepala Desa Kauman Bojonegoro menghadirkan narasumber pendamping tenaga kesehatan dari Puskesmas Wisma Indah Bojonegoro beliau ibu dr. Erni. Banyak sekali paparan tentang seputar vaksin sebagai upaya pencegahan dan penanganan corona virus desease (Covid-19) yang beliau sampaikan. 

Pada masa pandemi Covid-19, kehidupan masyarakat berubah secara perlahan. Masyarakat perlu tetap menjalankan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya melawan penyebaran virus. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi Covid-19. Penularan terjadi apabila menghirup percikan batuk atau bersin tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut.

Disiplin 3M dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan masker dengan menutupi hidung rapat sampai dagu, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir minimal 20 detik, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang sekitar, dilengkapi dengan membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan.

Upaya penanggulangan sudah dilakukan oleh pemerintah seperti penyediaan vaksin. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan selalu menggunakan masker ketika bepergian. Namun penggunaan masker juga harus dilakukan ketika berada di dalam ruangan. 

Mendapatkan vaksin Covid-19 maka bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin Covid-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. Atau, apabila kita tertular Covid-19, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius. Dengan mendapatkan vaksin, tentunya juga akan membantu melindungi orang-orang di sekitar dari virus corona. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat Covid-19.

Vaksin Covi-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan Covid-19. Artinya, vaksin Covid-19 tidak membuat sakit terinfeksi Covid-19. 

Ada beberapa jenis vaksin yang telah dikembangkan. Semuanya mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan virus corona. Terkadang, proses ini menimbulkan gejala seperti demam ringan. Gejala ini normal dan sebagai tanda bahwa tubuh sedang membangun perlindungan terhadap virus penyebab Covid-19. 

Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, pemerintah telah menetapkan skala prioritas bagi masyarakat yang akan menerima vaksinasi Covid-19. Tahapan pertama adalah tenaga kesehatan dimana tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah telah menjamin bahwa vaksin Covid-19 aman, halal, dan berkualitas.

Vaksinasi Covid-19 sudah mulai dilaksanakan dengan sasaran prioritas saat ini adalah untuk tenaga kesehatan. Perlu diketahui bersama bahwa seluruh tenaga kesehatan dari Puskesmas Wisma Indah Bojonegoro telah mendapatkan vaksinasi dan aman. 

Setelah dilakukan vaksinasi nantinya masyarakat akan diminta untuk menunggu selama 30 menit di lokasi penyuntikan vaksin. Selama menunggu 30 menit ini masyarakat akan dipantau kemungkinan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) oleh petugas kesehatan, karena KIPI biasanya terjadi dalam waktu singkat hingga 30 menit setelah divaksin.

Adapun beberapa reaksi yang biasa terjadi setelah vaksinasi adalah: nyeri, kemerahan dan bengkak pada lokasi suntikan, demam, dan nyeri otot. Namun masyarakat tidak perlu khawatir, karena vaksin diproses dengan standar mutu yang terjamin dan proses vaksinasi dilakukan dengan prosedur yang ketat sehingga aman.

"Kegiatan vaksinasi tahap kedua segera dilaksanakan dengan sasaran kelompok lansia dan petugas pelayanan publik (Kepala Desa Kauman beserta seluruh perangkat dan staff, BPD, Ketua RW dan Ketua RT). Diperkirakan vaksinasi diberikan pada pertengahan bulan maret 2021. Layanan pemberian vaksinasi fasilitas kesehatan untuk Puskesmas Wisma Indah Bojonegoro ditargetkan sebanyak 600 orang di tahap kedua", ujar dr. Erni 

Realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI Tahap I Bulan Januari Tahun 2021 Warga RT.01 Desa Kauman Bojonegoro

Minggu, 10 Januari 2021 Pukul 10.30 - 12.00 Wib bertempat di Kelurahan Klangon Bojonegoro sebanyak 30 warga RT.01 Desa Kauman Bojonegoro menerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 1 Bulan Januari Tahun 2021 Dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia jalur Pos Indonesia.

Bantuan ini diberikan dan diterimakan warga RT.01 Desa Kauman Bojonegoro yang sebelumnya sudah terdata dengan baik melalui pendataan lewat musyawarah rutin bulanan warga RT.01  dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Realisasi bantuan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 (Jaga Jarak, Pakai Masker, dan Cuci Tangan). Nominal bantuan yang diterimakan sebesar Rp. 300.000,-

Demikian informasi dari lingkungan RT.01 Desa Kauman Bojonegoro

Ketua RT.01

Bantuan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (PJU) 5 Titik Sepanjang Gang Calak Darjan dan Gang Buntu

Bojonegoro, Kauman - Minggu, 20 Desember 2020 telah dilaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan umum di lingkungan RT.01 desa Kauman Bojonegoro. Bantuan pemasangan lampu penerangan jalan umum sebanyak 5 titik ditempatkan di sepanjang gang calak darjan dan gang buntu. 

Dengan adanya penambahan penerangan jalan umum di lingkungan RT.01 di sepanjang gang calak darjan dan gang buntu desa Kauman Bojonegoro ini, bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk warga masyarakat Desa Kauman lingkungan RT.01 khususnya, dan semua pengguna jalan yang melintas di sepanjang gang calak darjan dan gang buntu . Sehingga dengan adanya PJU penguna jalan pada malam hari, akan merasa nyaman, aman dan lancar dalam berkendara. 

Laporan Kepala Desa Dan Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa

 

Laporan Kepala Desa Dan Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa

A. Laporan Kades

Dalam satu tahun anggaran, Kepala Desa itu harus membuat empat macam Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah disepakati atau disetujui oleh BPD.

Empat laporan Kades itu adalah:

1. LRP APBDes SM 1 (Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama).

Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 10 hari setelah habis semester pertama tahun anggaran berjalan (Tanggal 10 Juli).

2. LRP APBDes SM 2 (Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir).

Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 10 hari setelah habis semester akhir tahun anggaran berjalan (Tanggal 10 Januari) tahun anggaran berikutnya.

3. LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang selambat-lambatnya dilaksanakan tiga bulan setelah habis tahun anggaran, yaitu dari bulan januari hingga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya tiga bulan setelah habis tahun anggaran yaitu dari bulan januari hingga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. LPRP APBDes (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes).

Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang selambat-lambatnya dilaksanakan tiga bulan setelah habis tahun anggaran, yaitu dari bulan januari hingga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya tiga bulan setelah habis tahun anggaran yaitu dari bulan januari hingga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

B. Laporan BPD

Dalam satu tahun anggaran, BPD juga harus membuat empat macam Laporan dari hasil evaluasi BPD terhadap laporan Kades yang dibahas dalam Musdes untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Empat laporan BPD itu adalah:

1. LEK Kades SM 1 (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Semester Pertama).

Laporan ini dibuat oleh BPD dari hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas pelaksanaan RKPDes APBDes yang dibahas dalam Mudes Evaluasi Kinerja Kepala Desa pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 10 hari setelah habis semester pertama tahun anggaran berjalan (Tanggal 10 Juli).

2. LEK Kades SM 2 (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Semester Akhir).

Laporan ini dibuat oleh BPD dari hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas pelaksanaan RKPDes APBDes yang dibahas dalam Mudes Evaluasi Kinerja Kepala Desa pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 10 hari setelah habis semester akhir tahun anggaran berjalan (Tanggal 10 Januari) tahun anggaran berikutnya.

3. LEK Kades terhadap LPPDes (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Laporan ini dibuat oleh BPD dari hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas pelaksanaan RKPDes yang selambat-lambatnya dibuat tiga bulan setelah habis tahun anggaran, yaitu dari bulan januari hingga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya tiga bulan setelah habis tahun anggaran yaitu dari bulan januari hingga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. LEK Kades terhadap APBDes (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes).

Laporan ini dibuat oleh BPD dari hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas pelaksanaan APBDes yang selambat-lambatnya dibuat tiga bulan setelah habis tahun anggaran, yaitu dari bulan januari hingga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya tiga bulan setelah habis tahun anggaran yaitu dari bulan januari hingga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

C. Laporan AMJ

Selain yang sudah dijelaskan di atas, kades dan BPD juga harus membuat laporan Akhir masa jabatan yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan AMJ Kades

a. LPPDes AMJ (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan).

Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang selambat-lambatnya dilaksanakan lima bulan sebelum habis masa jabatan Kades.

Laporan ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama lima tahun tujuh bulan Kades menjabat.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya lima bulan sebelum habis masa jabatan Kades.

b. LPRP APBDes AMJ (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Akhir Masa Jabatan).

Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang selambat-lambatnya dilaksanakan lima bulan sebelum habis masa jabatan Kades. 

Laporan ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama lima tahun tujuh bulan Kades menjabat.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya lima bulan sebelum habis masa jabatan Kades. 

c. Memori AMJ (Memori Akhir Masa Jabatan)

Memori Akhir Masa Jabatan Kepala Desa tidak melalui pembahasan dengan BPD. 

Memori Akhir Masa Jabatan ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan pertanggungjawabam realisasi pelaksanaan APBDes sisa lima terakhir masa jabatan Kades.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada saat serah terima jabatan Kades. 

2. Laporan AMJ BPD

a. LEK Kades AMJ (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Akhir Masa Jabatan) terkait pelaksanaan LPPDes.

Laporan ini dibuat oleh BPD dari hasil Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa Akhir Masa Jabatan atas pelaksanaan LPPDes yang selambat-lambatnya dilaksanakan lima bulan sebelum habis masa jabatan Kades.

Laporan ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama lima tahun tujuh bulan Kades menjabat.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya lima bulan sebelum habis masa jabatan Kades.

b. LEK Kades AMJ (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Akhir Masa Jabatan) terkait pelaksanaan APBDes.

Laporan ini dibuat oleh BPD dari hasil Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa Akhir Masa Jabatan atas pelaksanaan APBDes yang selambat-lambatnya dilaksanakan lima bulan sebelum habis masa jabatan Kades. 

Laporan ini berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes selama lima tahun tujuh bulan Kades menjabat.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya lima bulan sebelum habis masa jabatan Kades. 

c. LP BPD (Laporan Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa)

Laporan ini dibuat oleh BPD pada Akhir Masa Jabatan yang selambat-lambatnya sampai akhir masa jabatan BPD.

Laporan ini berisi laporan pertanggungjawaban BPD selama enam tahun BPD menjabat.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada saat serah terimah jabatan BPD. 

Catatan:

1. LPPDes, LPRP APBDes, LPPDes AMJ, dan LPRP APBDes AMJ adalah dalam bentuk PERDES.

2. Memori AMJ tidak dalam bentuk Perdes.

Sebagai rujukannya adalah:

1. UU 6/2014

2. PP 43/2014.

3. PP 47/2015.

4. Permendagri 114/2014.

5. Permendagri 20/2018.

6. Permendagri 46/2016.

7. Permendagri 110/2016.

Alur Penerbitan Peraturan Desa

 

Alur Penerbitan Peraturan Desa

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut :

I. Perencanaan. 

   1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa

   2. Masukan dari masyarakat

II. Penyusunan (BPD/Kades)

   1. Oleh Kepala Desa

    a. Konsultasi dengan masyarakat

    b. Tindak lanjut

    c. Disampaikan kepada BPD

    2. Diusulkan oleh BPD     

Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

III. Pembahasan

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal raperdes sama, didahulukan raperdes usulan BPD, raperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Raperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Raperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Dalam hal Kepala Desa tidak menyepakati, raperdes tetap wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

IV. Penetapan

(1) Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani, raperdes tetap wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

V.  Penyebarluasan  

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan raperdes, pembahasan raperdes hingga pengundangan Perdes. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

VI. Evaluasi

Raperdes konsultatif, diantaranya tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades dan BPD, disampaikan kepada  Bupati melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya raperdes. Dalam hal ini Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki raperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki raperdes.

VII. Klarifikasi

Hasil koreksi dan tindaklanjut Bupati melalui camat disampaikan kepada Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati. 

Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lamba 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: 

1. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. 

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sosialisasi Permendesa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2021

 

Melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 terkait dengan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

DARI MDGs KE SDGs

Tahun 2000, 189 negara menyepakati MDGs

MDGs memiliki 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator yang hendak dicapai sampai dengan tahun 2015

Dalam evaluasi tersebut dikatakan bahwa 50 negara gagal mencapai paling sedikit satu target MDGs. Sedangkan 65 negara lainnya beresiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu MDGs hingga 2040

Desember 2015, menjadi titik terakhir pengimplementasian Millennium Development Goals (MDGs) di seluruh negara dan Indonesia. Hingga tahun terakhir pelaksanaan MDGs ini, Indonesia telah berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. Tentu, capaian tersebut mengabarkan terjadinya peningkatan kualitas dan taraf hidup bagi rakyat Indonesia

September 2015, perwakilan 193 negara anggota PBB menyepakati dokumen Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target

Berikut kami bagikan materi Sosialisasi Permendesa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2021 :

Musyawarah Rutin Desa Akhir Tahun 2020

 

Bojonegoro, Senin, 14/12/2020 pukul 20.00 wib malam hari ini telah dilaksanakan musyawarah rutin desa. Hadir dalam kegiatan musyawarah rutin desa ini diantaranya Kepala Desa Kauman Bojonegoro beserta seluruh perangkatnya dan staff nya, Ketua BPD beserta anggotanya, Babinkamtibmas, Ketua RW dan Ketua RT 1 s.d. RT 12, Danton Linmas, dan Juru Kunci Makam Desa.

Ada beberapa hal yang menjadi keputusan atau hasil dari musyawarah desa rutin di akhir tahun ini, diantaranya membicarakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Desa, Pembanguan Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun inti dari perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk :

1. Pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Di penghujung akhir tahun ini, Pemerintah Desa Kauman Bojonegoro akan kembali merealisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk tahap 7,8, dan 9. Adapun keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa yang besarannya @Rp. 300.000 / bulan tidak ada perubahan dari sebelumnya yaitu sebanyak 74 KPM akan menerima BLT Dana Desa. 

Keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk lingkungan RT.01 diantaranya :

1. Bapak Yoyon Sugiharto
2. Ibu Kismerry Karyawati
3. Ibu Sri Padmowati
4. Ibu Suyati
5. Bapak Sidekan
6. Bapak Bani Mustofa
7. Yazid Bayasut

Adapun informasi berikutnya usai pembahasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam musyawarah desa rutin ini, Kepala Desa Kauman Bojonegoro menghimbau untuk seluruh warga desa Kauman agar selalu waspada kemungkinan terjadinya bencana alam akibat curah hujan akhir - akhir ini. Seluruh warga untuk tetap memerhatikan dan mengikuti aturan protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun selesai aktivitas guna memotong penyebaran Covid-19. dan terakhir seiring musim hujan yang telah tiba menghimbau seluruh warga desa Kauman agar mewaspadai serangan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD).

Pencegahan penyakit DBD dengan melakukan aktivitas yang disebut 3M Plus. 3M Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti 1) Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan; 2) Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk; 3) Menggunakan kelambu saat tidur; 4) Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk; 5) Menanam tanaman pengusir

Perkembangan ketinggian air Bengawan Solo pada tanggal 14 Desember 2020. Sumber data dari Perusahaan Umum Jasa Tirta  Divisi Jasa Asa III Bengawan Solo sbb:

Pukul      krngko      bjgoro       

00.00      27.48          12.54

03.00      27.40          12.82

06.00      27.50          13.02

09.00      27.54          13.13

12.00      27.54          13.24

15.00      27.47          13.32

18.00      27.48          13.36

Bengawan Solo pada posisi  Siaga 1 ( HIJAU ) dengan trend NAIK.

Keterangan:

1. KARANGNONGKO

Siaga 1   (Hijau)      : 29.00

Siaga 2  (Kuning)    : 29.50

Siaga 3  (Merah)     : 30.00

2. BOJONEGORO

Siaga 1  (Hijau)       : 13.00

Siaga 2  (Kuning)    : 14.00

Siaga 3  (Merah)     : 15.00

Pusdalops BPBD Kab. Bojonegoro

Jl. A. Yani No. 06 Bojonegoro, Jawa Timur 

Telp / Fax      : (0353) 887811

WA/Telegram : 08113356444 

Facebook     : Pusdalops Bpbd Bojonegoro

Twitter         : @bjnbpbd

Email         : bpbd.bjn@gmail.com

Website     : http://bpbd.bojonegorokab.go.id

Realisasi Bantuan Sosial Tunai Kemensos RI Tahap VI Tahun 2020 Warga RT.01 / RW.01 Desa Kauman Bojonegoro

Minggu, 20 September 2020 Pukul 11.00 - 13.00 Wib bertempat di Kelurahan Klangon Bojonegoro sebanyak 38 warga RT.01 Desa Kauman Bojonegoro menerima manfaat Bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 6 Dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia jalur Pos Indonesia , dan Himpunan Bank Milik Negara

Bantuan ini diberikan dan diterimakan warga RT.01 Desa Kauman Bojonegoro yang sebelumnya sudah terdata dengan baik melalui pendataan lewat musyawarah rutin bulanan warga RT.01 dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Milik Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Penyaluran bantuan tetap mematuhi prosedur operasional protokol kesehatan Covid-19. Nominal bantuan yang diterimakan sebesar Rp. 300.000,-

Demikian informasi dari lingkungan RT.01 Desa Kauman Bojonegoro

Ketua RT.01

Wujudkan Desa Aman Covid-19, Pemerintah Desa Kauman Bojonegoro Dukung Gerakan Setengah Milyar Masker

Pendistribusian masker dilaksanakan oleh kader PKK Desa Kauman Bojonegoro kepada warga RT.01 Desa Kauman Bojonegoro

Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020 Tanggal 4 Agustus 2020 Perihal Gerakan Setengah Miliar Masker untuk pelosok desa covid-19

Pemerintah Desa Kauman Bojonegoro turut serta mendukung program Gerakan Setengah Milyar Masker dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam rangka mewujudkan Desa Aman Covid-19.

Pemerintah Desa Kauman Bojonegoro pada kegiatan setengah milyar masker ini pengadaannya sebanyak 6 ribu lembar dikelola oleh BUMDES Kauman Bojonegoro. Lebih dari 60 Kepala Keluarga warga RT.01 maupun yang bukan warga RT.01, Namun berdomisili di lingkungan RT.01 Desa Kauman Bojonegoro hari ini mendapat bantuan masker. Rabu, (16/9/2020)

Dalam program tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, pendistribusian masker dilaksanakan oleh Kader PKK Desa Kauman. Turut mendampingi  pendistribusian bantuan masker hadir Kepala Desa Kauman Bojonegoro beserta perangkatnya, anggota BPD, Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Kauman Bojonegoro menyaksikan penyaluran bantuan masker kepada warga RT.01 Desa Kauman Bojonegoro.

Sesuai hasil keputusan bersama dalam agenda Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Gerakan Setengah Milyar yang dilaksanakan pada hari Rabu, 26/8/2020 yang lalu. Pengadaan masker untuk setiap warga desa Kauman dan bukan warga desa Kauman akan tetapi warga tersebut berdomisili di lingkungan desa Kauman (warga kontrak)  setiap orang yang mendapatkan 2 buah masker dialokasikan dari Dana Desa.

Masker Bahan Scuba "Gerakan Setengah Milyar Masker"

Realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI Jalur Pos Indonesia [Lanjutan]

Minggu, 30 Agustus 2020 Pukul 08.00 - 11.00 Wib bertempat di Balai Desa Kauman sebanyak 30 warga RT.01 menerima manfaat bantuan sosial tunai (BST) Kemensos RI Jalur Pos Indonesia [Lanjutan]

Hadir mendampingi dan mengawasi penyaluran bantuan sosial tunai [BST] Kemensos RI, Kepala Desa Kauman Bojonegoro beserta seluruh perangkat dan staff serta BPD

Penyaluran bantuan tetap mematuhi prosedur operasional protokol kesehatan Covid-19. Besaran bantuan yang diterimakan sebesar Rp. 600.000,-

Musyawarah Desa Khusus Pembahasan BLT Dana Desa dan Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Gerakan Setengah Milyar Masker

Rabu, 26/8/2020 pukul 20.00 wib malam hari ini telah dilaksanakan 2 agenda kegiatan musyawarah desa yang berbeda sekaligus diantaranya kegiatan Musyawarah Desa Khusus Pembahasan BLT Dana Desa dan Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Gerakan Setengah Milyar Masker

Adapun hasil keputusan bersama dalam musyawarah desa dari kedua agenda tersebut diantarya :

 1.  Agenda Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa :

  - Sebanyak 65 orang warga desa Kauman disetujui akan mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah nominal bantuan sebanyak Rp. 300.000 per bulan selama 3 bulan 

  

  - Penjelasan 65 orang meliputi 36 orang  penerima bantuan BLT DD Lama dan 29 orang penerima bantuan BLT DD usulan baru.

  - Warga RT.01 yang akan menerima manfaat bantuan BLT DD ini diantaranya :

  

  1. Penerima Manfaat BLT DD Lama :

  -  Yoyon Sugiharto

  -  Kismerry Karyawati

  -  Sri Padmowati

  2. Penerima Manfaat BLT DD usulan baru :

  -  Suyati (Usulan dari RT)

  -  H. Sidekan (Warga yang datang sendiri ke Balai Desa untuk minta bantuan)

  -  Bani Mustofa (Warga yang datang sendiri ke Balai Desa untuk minta bantuan)

 2. Agenda Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Gerakan Setengah Milyar Masker menindaklanjuti Surat MENTERI DESA tgl 4 Agustus 2020  GERAKAN SETENGAH MILIAR MASKER

 -  Pengadaan masker dalam gerakan setengah milyar masker untuk desa aman Covid-19

  - Pengadaan masker untuk setiap warga desa Kauman dan bukan warga desa Kauman akan tetapi berdomisili di lingkungan desa Kauman (warga kontrak)  @ mendapatkan 2 buah masker dialokasikan dari Dana Desa.

  - Desain Masker 

Main Tagline 75 tahun

INDONESIA MERDEKA

dengan 6 Warna Pilihan.

Tambahan :

Setiap warga desa Kauman maupun bukan warga desa Kauman akan tetapi berdomisili di lingkungan desa Kauman yang berhak mendapatkan bantuan masker untuk usia di atas 3 tahun. Berikutnya dimohon kerja sama yang baik untuk seluruh warga RT 01 desa Kauman yang ingin menerima bantuan masker diharapkan mengumpulkan berkas fotokopi KK 1 Lembar di Ketua RT dan ditunggu selambat - lambat nya hari Minggu dan berkas akan dikirim ke balai desa Kauman hari Senin.

 Terima kasih 🙏

Foto Dokumentasi Kegiatan Musdes :